JAKARTASATU – Sebuah kultwitt yang luar biasa dari akun Rachland Nashidik @ranabaja
https://twitter.com/ranabaja/status/723054752238428160
.
Yang dikasari Ahok bukan “cuma koruptor” — tapi juga rakyat miskin, korban kebijakan yang memihak si kaya dan teman penguasa.
.
TNI bukan mercenary. Deployment pasukan, baik untuk perang atau non-perang, adalah kebijakan negara, perintah Presiden, bukan gubernur.
.
Berbahaya & mendegradasi: Kepala daerah menggunakan TNI untuk tugas perbantuan, meski dengan membayari honorarium prajurit. Harus distop.
.
Otonomi daerah dan desentralisasi tidak mencakup kekuatan pertahanan. Kepala daerah tidak boleh memiliki kewenangan mengerahkan TNI.
.
Absennya UU Perbantuan TNI, rules of engagement, jangan dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk politiknya. TNI adalah asset nasional.
.
Membuat TNI ikut menggusur, Ahok memperlakukan TNI seperti tentara bayaran, menghadapi rakyat miskin. Senior-senior TNI perlu bersuara.
.
Salah satu capaian reformasi adalah kini TNI berada di bawah otoritas politik, yakni Presiden, yang dipilih oleh pemilu demokratik.
.
Jangan tarik mundur reformasi dengan membuat operasi militer, kendati non-perang sifatnya, dapat berlaku atas kehendak kepala daerah.
.
Kewenangan pengerahan pasukan, untuk perang dan non-perang, tak bisa didelegasikan oleh Presiden kepada Kepala Daerah. Salah dan berbahaya!
.
Tiba saatnya Presiden Jokowi bertindak benar dengan menyetop kesalahkaprahan yang berbahaya dari penggunaan TNI oleh Kepala Daerah ini.
.
Pesan kita kepada prajurit TNI: bersetia sebagai tentara profesional. Tidak berpolitik. Jangan tergoda melayani kepentingan penguasa daerah.
.
Presiden, Panglima tertinggi, perlu menjaga TNI profesional, tak berpolitik atau berbisnis. Bukan ke sana kemari memakai seragam Militer. -JKS/TNB